 |
| Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersiap menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Indrianto Eko Suwarno/Antara Foto |
- Putusan MK dan MA memperbesar pertanyaan tentang keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
- Dukungan politik melemah, sementara DPR mulai membuka jalan Hak Menyatakan Pendapat.
- Krisis kepercayaan publik mempersempit pilihan Gibran: mundur atau menghadapi pemakzulan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menghadapi situasi yang semakin sulit. Persoalan ijazah yang semula tampak seperti sengketa administratif telah berkembang menjadi krisis hukum, politik, sekaligus kepercayaan publik. Jalan untuk bertahan semakin sempit, sementara mundur pun bukan keputusan tanpa konsekuensi.
Pada 10 November 2026, Gibran dilaporkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa Gibran berada dalam posisi dilematis: bertahan dengan risiko tekanan yang semakin besar atau berhenti sebelum proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional bergulir lebih jauh.
Setidaknya ada tiga pukulan yang membuat ruang geraknya semakin sempit: hukum, politik, dan sosial.
Nikmati ragam pemikiran di kolom HIBERNASI
1. Persoalan hukum yang belum sepenuhnya terjawab
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.
Namun, ada catatan penting dalam pertimbangan hukum MK. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. MK juga menyerahkan penilaian terhadap keabsahan bukti-bukti tersebut ke lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai UUD 1945.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan tersebut tidak otomatis membatalkan pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, pembatalan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana negara memastikan bahwa persyaratan seorang pejabat publik benar-benar terpenuhi?
Nikmati tulisan di kolom SENGGANG
2. Dukungan politik yang tak lagi pasti
Polemik ini mulai bergerak dari tekanan di luar pemerintahan menuju arena politik formal. Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan anggota dewan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat. Usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme konstitusi.
Memang, belum ada keputusan DPR untuk memulai proses pemakzulan. Namun, ketika persoalan ini mulai masuk ke agenda resmi parlemen, tekanan terhadap Gibran tidak lagi bisa dianggap sebatas riuh di media sosial.
Di tengah dinamika tersebut, muncul pula spekulasi mengenai ketegangan antara lingkaran politik Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Situasi ini memperlihatkan bahwa dukungan politik dalam koalisi tidak selalu permanen. Ketika seorang pejabat dianggap membawa beban politik, kepentingan partai dan koalisi dapat berubah.
Baca juga beragam karya sastra di rubrik TETES EMBUN
3. Krisis kepercayaan sosial paling sulit dipulihkan
Persoalan Gibran telah menyentuh pertanyaan mendasar tentang keadilan: apakah standar yang berlaku bagi pejabat negara juga berlaku bagi masyarakat biasa?
Bagi masyarakat, ijazah bukan sekadar dokumen administratif. Seseorang yang melamar pekerjaan harus menunjukkan ijazah. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kesalahan dokumen bahkan dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan kerja atau pendidikan.
Karena itu, ketika dokumen pendidikan seorang wakil presiden dipersoalkan dan surat penyetaraannya kemudian dinyatakan tidak sah oleh MA, masyarakat wajar mempertanyakan konsistensi penerapan aturan. Persoalannya bukan sekadar apakah Gibran memiliki pendidikan yang cukup, melainkan apakah prosedur yang berlaku telah dijalankan secara benar dan setara.
Penelitian Tom R. Tyler tentang psikologi legitimasi menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap otoritas tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan atau hasil keputusan, tetapi juga oleh persepsi bahwa proses yang ditempuh berlangsung adil.
Sementara itu, riset tahun 2024 mengenai kepercayaan terhadap institusi politik di Indonesia menunjukkan bahwa situasi politik, termasuk tingkat konflik dan permusuhan selama proses politik, turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Artinya, polemik Gibran tidak berdiri sendiri, tetapi berlangsung di tengah persoalan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat adanya kemungkinan perlakuan berbeda bagi mereka yang memiliki kekuasaan, dampaknya bukan hanya terhadap citra seorang wakil presiden, melainkan juga anggapan bahwa hukum tak berlaku setara bagi semua orang.
Nikmati beragam artikel tentang perempuan, kesetaraan gender, dan feminisme di rubrik PUAN
Berhenti sebelum dimundurkan?
Pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ada enam kategori alasan pemberhentian, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Prosesnya panjang. DPR harus terlebih dahulu menyatakan pendapat dalam rapat paripurna dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, dengan kuorum minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Pendapat tersebut kemudian diperiksa MK, yang wajib memutus paling lama 90 hari.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses berlanjut ke DPR dan MPR untuk memutuskan pemberhentian.
Dengan demikian, pemakzulan bukan proses otomatis. Persoalan pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan juga masih harus diuji implikasi konstitusionalnya terhadap persyaratan jabatan wakil presiden.
Di sisi lain, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika wakil presiden berhenti, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya. MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden.
Dalam situasi ini, berhenti mungkin menjadi pilihan politik yang lebih baik daripada membiarkan krisis legitimasi terus berlarut-larut. Namun, pengunduran diri bukan berarti pengakuan otomatis atas pelanggaran hukum, apalagi menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan persoalan administratif yang telah muncul.
Baca juga beragam karya memoria di rubrikNOSTALGIA
Ujian etika bagi pejabat
Persoalan Gibran bukan hanya tentang kemampuan mempertahankan jabatan, tetapi juga tentang etika seorang pejabat publik dalam menghadapi krisis kepercayaan.
Jabatan wakil presiden bukan sekadar hasil kemenangan pemilu atau legitimasi formal konstitusi. Jabatan ini membawa tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ketika jalur hukum belum memberikan jalan keluar yang meyakinkan, dukungan politik semakin tidak pasti, dan kepercayaan publik terus tergerus, Gibran menghadapi pilihan yang semakin terbatas. Terlebih posisinya tidak terlepas dari putusan kontroversial MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat calon wakil presiden kemudian memuluskannya ke pucuk pemerintahan. Apakah bertahan masih merupakan pilihan terbaik?
Patut ditunggu di mana titik akhirnya, apakah pilihannya mengundurkan diri (berhenti) atau diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil presiden? Dalam situasi seperti ini, keberanian untuk berhenti mungkin justru menjadi ujian terbesar bagi seorang negarawan.
Ditulis oleh Aditya Rahmadhony, Peneliti Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Artikel ini tayang di salik.id berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.