- Raffi Ahmad dituding melakukan ‘agenda setting’ dalam momen peringatan Sumpah Pemuda.
- Dinamika ini memicu kemarahan masyarakat, tidak hanya kepada pribadi Raffi Ahmad tapi Rans Entertainment.
- Rans Carnival yang harusnya berlangsung meriah, jadi sepi peserta dan pengunjung.
Namun, keramaian itu bukan aktivitas persiapan acara, melainkan para tenant yang sedang merapikan lapaknya sebelum acara dimulai.
Aksi ini dipicu oleh mundurnya musisi utama seperti Guyon Waton, OM Wawes, dan Tipe-X, dan adanya gelombang boikot warganet kepada pemilik festival, Raffi Ahmad, yang beberapa waktu lalu hadir dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Jakarta.
Bagi pelaku UMKM, keputusan mundur ini jelas menjadi pertaruhan bagi kelangsungan usahanya. Penjual donat, cuanki, hingga minuman kelapa yang terlanjur menyetok banyak porsi makanan basah terpaksa menelan risiko kerugian modal dalam sekejap.
Meski tampak seperti kekacauan manajerial sebuah festival, peristiwa di Maguwoharjo ini menyimpan makna sosiologis dan komunikasi publik yang jauh lebih dalam.
Fenomena ini memperlihatkan pergeseran dalam relasi bisnis dan publik: bagaimana pelaku UMKM lokal dan musisi mempraktikkan brand activism, menolak terseret politisasi elite, dan menemukan daya tawar kolektif mereka bersama warga setempat.
Nikmati ragam pemikiran di kolom HIBERNASI
Blunder Raffi Ahmad dan penolakan publik
Peristiwa di Maguwoharjo memberi pesan kepada masyarakat luas bahwa batas antara panggung hiburan, brand, dan pusaran kekuasaan kini kian tipis.
Ketika seorang pemuka seperti Raffi Ahmad selaku co-founder Rans dan juga utusan khusus presiden bermanuver politik praktis, entitas bisnisnya akan selalu melekat dan dipertaruhkan.
Semua bermula ketika Raffi Ahmad, influencer Willie Salim, dan sejumlah kelompok yang mengaku mahasiswa merayakan momen Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, 29 Oktober 2026 silam.
Belakangan, publik mendapati massa yang diboyong bersama mereka ternyata mahasiswa gadungan. Inilah yang memicu kemarahan publik dan warganet.
Untuk sosok setenar Raffi, setiap tindakan politik yang memicu kontroversi akan langsung berdampak dan menyeret pihak-pihak di sekitarnya, termasuk mitra dagang, tenant kecil, hingga artis yang sudah berkontrak dengan Rans Carnival di Yogyakarta.
Fenomena mundurnya para tenant dan artis dari Rans Carnival merupakan penanda positif tentang kesadaran politik masyarakat. Ini berarti mereka menyadari bahwa modal terpenting mereka bukanlah omzet yang dihasilkan dari festival sesaat, melainkan legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat dan konsumen harian di sekitarnya.
Nikmati tulisan di kolom SENGGANG
Aksi penolakan campur tangan politik dalam bisnis
Menyelamatkan reputasi di hadapan publik lokal menjadi keputusan yang jauh lebih rasional dibanding memaksakan diri bertahan di panggung yang telah kehilangan restu warganya. Ini meskipun kemungkinan para tenant yang mundur justru mengalami masalah keuangan karena membatalkan partisipasi dalam Rans Carnival.
Kesadaran menjaga reputasi dan modal simbolis brand dengan berani mengambil sikap tegas—bukan bersikap netral—terhadap isu sosial-politik yang menyangkut nilai konsumennya dikenal sebagai brand activism (aktivisme merek).
Pada akhirnya keputusan mundur para pedagang kecil di Jogja menegaskan bahwa aroma politis dari suatu panggung perlu dihindari meskipun harus kehilangan sorotan perhatian dan perbincangan masyarakat.
Dalam kajian komunikasi, relasi antara konsumen dan brand telah bergeser menjadi kontrak sosial berbasis nilai. Studi yang dilakukan oleh Helen O’Sullivan dan tim tahun 2026 menegaskan: konsumen modern khususnya kelompok muda melihat sikap diam dalam krisis sosial-politik bukan sebagai kenetralan yang bijak, melainkan sebagai bentuk pembiaran.
Rans Carnival sedang dituding sarat aroma politik yang ditakuti mendapatkan tudingan pengkhianatan nilai komunitas karena konsumen yang mementingkan etika bisnis sebelum memutuskan setia pada suatu brand.
Karena itu, risiko dijauhi dan diboikot selamanya oleh pelanggan lokal di Jogja jelas jauh lebih mematikan ketimbang sekadar merelakan potensi laba dua hari di arena festival.
Baca juga beragam karya sastra di rubrik TETES EMBUN
Gerakan warga bantu warga
Peristiwa ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa keberlangsungan usaha kecil kerap bergantung pada promotor festival besar. Penarikan diri yang serempak menunjukkan bahwa UMKM lokal sebagai komunitas akar rumput memiliki agensi dan daya tawar politiknya sendiri.
Setelah sorotan acara Rans di Maguwoharjo tersambung secara alami dengan ruang percakapan digital, salah satunya di Threads, warganet tidak sekadar meluapkan amarah tetapi juga bergerak mengorganisasi perlindungan ekonomi secara sukarela.
Nikmati beragam artikel tentang perempuan, kesetaraan gender, dan feminisme di rubrik PUAN
Warganet membuat gerakan ajakan terbuka bagi warga untuk beramai-ramai “nglarisi” sebagai bentuk solidaritas beredar luas, disambut dengan riuhnya dukungan warganet yang menaruh simpati, salah satunya dengan jargon “Josjis warga Jogja”.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana percakapan di media sosial bertransformasi menjadi aksi kolektif di lapangan (online-to-offline collective action), membentuk jaring pengaman komunitas (community cushioning) yang melindungi pedagang lokal.
Pada akhirnya, modal sosial dan kedekatan kultural antarwarga membuktikan sanggup menjaga daya tahan ekonomi mikro tanpa harus menundukkan diri pada panggung hiburan nasional.
Mekanisme psikologi publik ini dapat dijelaskan lewat riset Sumin Kim dan Hongwei He tahun 2025. Ketika publik menilai suatu entitas bertindak atas dasar motif mementingkan diri (egoistic motive) dari Raffi Ahmad, respons yang muncul adalah kemarahan (anger) yang melahirkan pemboikotan.
Sebaliknya, ketika tindakan dinilai bersumber dari ketulusan nilai moral, empati publik yang muncul mendorong mereka melakukan pembelaan secara sukarela.
Ditulis oleh Ibnu Darmawan, Dosen, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Artikel ini tayang di salik.id berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.