 |
| Personel kepolisian membuat barikade saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu 28 Oktober 2026. Andreas Fitri Atmoko/Antara Foto |
- Polisi tidak hanya mengamankan demonstrasi, tetapi juga membatasi ruang demokrasi.
- Kelompok marginal menghadapi kontrol dan kekerasan negara secara tidak setara.
- Demokrasi membutuhkan perlindungan hak berekspresi, bukan sekadar ketertiban publik.
Penangkapan ratusan orang setelah demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang terlibat dalam kericuhan.
Polda DIY menangkap 157 orang setelah sekelompok massa terlibat pelemparan batu, petasan, dan bom molotov ke gedung DPRD. Namun, tim hukum BARA ADIL menerima puluhan pengaduan terkait penangkapan dan dugaan kekerasan aparat.
Muncul pula laporan mengenai pengejaran massa hingga kawasan sekitar kampus UGM. Namun polisi membantah memasuki area kampus.
Persoalan serupa terlihat dalam demonstrasi mahasiswa di kawasan Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Saat memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan dan memasang spanduk di monumen. Menjelang malam, polisi menurunkan spanduk tersebut.
Kita bisa lihat pola yang berulang. Demonstrasi berlangsung, polisi bertindak di lokasi, lalu massa membubarkan diri.
Namun di balik itu semua, kita perlu juga melihat dengan kritis bagaimana negara begitu sibuk mengatur bagaimana warga menyampaikan kritik, tetapi tidak selalu menunjukkan kesigapan yang sama dalam menjawabnya.
Ketika ruang warga dibatasi, persoalannya bukan lagi sekadar ketertiban umum, melainkan hak warga untuk ikut menentukan arah kebijakan yang memengaruhi hidup mereka.
Nikmati ragam pemikiran di kolom HIBERNASI
Ruang demokrasi yang dikendalikan
Filsuf dan pemikir politik Jerman, Hannah Arendt, menyebut bahwa ruang yang terbentuk ketika orang berkumpul untuk berbicara dan bertindak bersama sebagai space of appearance (ruang penampakan).
Ruang ini tidak harus berupa gedung parlemen atau balai kota–bisa juga muncul ketika warga bertemu, menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Contoh bentuknya adalah demonstrasi, rapat warga, mimbar bebas, dan aksi solidaritas.
Menurut Arendt, kekuasaan lahir dari kemampuan manusia bertindak bersama, bukan semata-mata dari kekuatan aparat atau senjata. Dalam “On Violence” (1970), ia membedakan kekuasaan dari kekerasan: kekuasaan membutuhkan dukungan bersama, sedangkan kekerasan merupakan instrumen pemaksaan.
Pembedaan ini penting untuk memahami peran polisi. Polisi memang berkewajiban menjaga keselamatan demonstran dan masyarakat, termasuk mencegah perusakan serta kekerasan. Namun, tugas pengamanan tidak boleh berubah menjadi kewenangan untuk menentukan pendapat mana yang boleh disampaikan dan kapan kritik harus dihentikan.
Di Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur penyampaian pendapat di tempat terbuka pukul 06.00–18.00. Ketentuan ini berbeda dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Persoalannya bukan semata-mata soal batas waktu, melainkan bagaimana aturan teknis diterapkan agar tidak mengurangi substansi hak konstitusional warga.
Ketika polisi lebih sibuk membatasi durasi demonstrasi daripada memastikan aspirasi warga diteruskan kepada pengambil keputusan, fungsi pengamanan berisiko bergeser menjadi pengendalian politik.
Nikmati tulisan di kolom SENGGANG
Negara tak memperlakukan semua warga setara
Pembatasan ruang demokrasi tidak dialami semua kelompok secara setara. Kajian kolonialisme oleh filsuf Frantz Fanon menggambarkan masyarakat kolonial sebagai dunia yang terbelah. Barak dan kantor polisi menjadi penanda batas kekuasaan.
Polisi bukan sekadar penegak hukum, melainkan wajah langsung kekuasaan yang mengendalikan kehidupan penduduk jajahan.
Indonesia tentu bukan masyarakat kolonial dalam pengertian yang dibahas Fanon. Namun, pemikirannya membantu kita melihat bagaimana aparat keamanan dapat menjadi titik kontak utama antara negara dan kelompok yang memiliki posisi tawar lebih lemah.
Bayangkan warga miskin yang menghadapi penggusuran, petani yang mempertahankan tanah, atau masyarakat adat yang menolak perampasan ruang hidup. Mereka tidak selalu memiliki akses yang sama kepada pejabat, pengacara, media, atau saluran pengaduan. Ketika protes menjadi satu-satunya cara agar persoalan mereka terlihat, respons negara yang mengutamakan pengerahan aparat justru memperlebar ketimpangan dan memperburuk persoalan.
Pola serupa terlihat di negara lain. Di Delhi, polisi India menahan lebih dari 2 ribu pendukung Partai Kecoak, gerakan anak muda yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.
Di Prancis, demonstrasi nasional menentang kenaikan biaya hidup pada 17 Oktober 2026 diwarnai bentrokan antara polisi dan demonstran. Seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan tangannya setelah granat kejut yang digunakan aparat meledak di Saint-Étienne.
Baca juga beragam karya sastra di rubrik TETES EMBUN
Sementara itu, di Rio de Janeiro, operasi polisi di kawasan Penha dan Alemão pada tahun sebelumnya menewaskan 122 orang.
Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengendalian negara atas ruang publik dapat mengambil bentuk berbeda, dari pembatasan partisipasi politik hingga kekerasan mematikan.
Dalam konteks Indonesia, kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Agustus 2025 memperlihatkan betapa seriusnya persoalan akuntabilitas aparat. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan kekuatan negara memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan warga.
Nikmati beragam artikel tentang perempuan, kesetaraan gender, dan feminisme di rubrik PUAN
Menjaga ketertiban atau membungkam kritik?
Tindakan polisi meredam massa ketika demonstrasi berubah menjadi kekerasan tentu beralasan. Pembakaran fasilitas publik, penyerangan, dan tindakan yang membahayakan orang lain tidak dapat dibenarkan atas nama kebebasan berekspresi. Negara berkewajiban melindungi keselamatan semua pihak.
Namun, tindakan sebagian demonstran tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan seluruh peserta aksi sebagai ancaman. Penggunaan kekuatan harus berdasarkan hukum, diperlukan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik tidak identik dengan ancaman keamanan.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa tertib jalanan setelah demonstrasi dibubarkan. Demokrasi justru terlihat dari kesediaan pemerintah mendengar suara yang tidak menyenangkan, menjawab tuntutan yang dianggap mengganggu, dan membuka ruang bagi warga untuk mengoreksi kekuasaan.
Polisi seharusnya menjaga agar ruang itu tetap aman, bukan menentukan siapa yang berhak menggunakannya. Sebab, ketika negara lebih cepat mengirim aparat daripada memberikan jawaban, yang menyempit bukan hanya ruang demonstrasi, melainkan juga ruang demokrasi itu sendiri.
Ditulis oleh Aniello Iannone, Lecturer, Universitas Diponegoro
Artikel ini tayang di salik.id berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.