Catatan Aksi 11 April 2022 | Muchlas Abror

Adanya pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah menjadi tidak menarik karena disertai munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini tidak lepas dari pernyataan Muhaimin Iskandar dalam wawancaranya dengan media setelah bertemu para pelaku UMKM dan pebisnis. Dirinya berbendapat ingin adanya perpanjangan masa jabatan presiden satu atau dua tahun.

Meskipun itu merupakan pendapat pribadi, tetapi sebagai wakil rakyat yang sekaligus pernah menjadi bagian dari reformasi, dan mengetahui betul seperti apa isi konstitusi, seharusnya tidak melontarkan pernyataan yang menciderai demokrasi.

Lebih tidak masuk akal lagi pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang mewacanakan jabatan presiden 3 periode dengan sumber big data yang sampai saat ini seperti apa wujudnya tidak ada yang tahu. Jelas kedua tokoh publik ini tidak menghargai sama sekali perjuangan mewujudkan negara demokrasi dari bercokol lamanya rezim Soeharto.

Tidak cukup di situ kelangkaan minyak, naiknya harga BBM, dan PPN 11 %, makin membuat geram rakyat Indonesia. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, akan tetapi bukan lantas perpanjangan masa jabatan presiden menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Tambah lagi harga-harga yang dinaikkan tidak akan membantu menumbuhkan perekonomian Indonesia yang ambles disertai hutang yang makin menggunung, malahan sebaliknya rakyat benar-benar makin menderita.

Pertanyaannya sak benere pemerintah ki serius ngurus rakyat apa ora?

Seakan tidak mau tertampar mukanya berkali-kali karena ulah para menteri dan politisi, Jokowi dengan buru-buru mengumpulkan menteri-menteri untuk melakukan rapat membahas pemilu 2024. Bahkan dari video yang beredar, dirinya ingin semua menteri menerangkan bahwa tak ada perpanjangan masa jabatan. Hal itu dilakukan setelah adanya rencana demo para mahasiswa. Namun, lucunya Jokowi hanya menggunakan argumen perpanjangan masa jabatan, dan tidak menyertakan kondisi minyak yang masih langka, harga BBM yang naik beserta PPN 11%. Itu karena dia gagal untuk menstabilkan harga, sehingga yang ia gunakan hanyalah perpanjangan masa jabatan sebagai argumen pembelaannya.

Kita semua tahu bahwa wacana perpanjangan masa jabatan tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi, tapi dari beberapa menteri dan Muhaimin Iskandar. Tetapi pertanyaannya, mengapa masa masih datang ke DPR RI untuk melakukan aksi demo? Jawabannya karena Presiden Jokowi pernah tidak konsisten dengan ucapannya, sehingga rakyat tidak percaya meskipun dirinya berkali-kali memberi penegasan bahwa dia tidak menginginkan adanya masa jabatan presiden.

Ketidakkonsistenan ucapan Jokowi pertama diawali dari ketika dirinya masih menjadi Gubernur DKI. Pada waktu itu Jokowi mengatakan bahwa dia tidak berpikir ingin menjadi presiden, nyatanya ketika PDI-P mengusung namanya, dia pun mau dicalonkan. Selain itu, dia pernah berkata bahwa anak-anaknya tidak tertarik dengan politik, senyatanya anak mbarep dan menantunya menjadi walikota saat ini. Beberapa hal lain termasuk janji pertumbuhan ekonomi 7% dan tidak terbukti -meski ini dapat dicarikan dalil pembenaran karena merebahnya covid.

Ketidakkonsistenan ucapan itulah yang membuat mahasiswa tetap turun ke jalan menyuarakan tuntutannya. Mereka ingin memastikan bahwa kali ini Jokowi tidak mencla-mencle lagi dengan pernyataannya.

Sebetulnya kita tidak ada yang tahu di balik motivasi adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Yang pasti bukan hanya masalah menumbuhkan perekonomian, melainkan barang kali agar hajat besarnya yaitu memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) bisa terealisasikan dan hal ini berhubungan dengan berbagai kepentingan. Pasalnya sampai saat ini belum ada investor yang benar-benar mau berinvestasi untuk membangun IKN dan barang kali dengan adanya perpanjangan masa jabatan, akan ada diskusi ulang bagaimana merealisasikan hal tersebut. Atau barang kali beberapa partai belum siap menghadapi persaingan pemilu setelah survei  terus menerus memunculkan calon-calon yang itu-itu saja yang sekali lagi barang kali tidak menguntungkan partainya sehingga mereka merasa perlu mengisi amunisi untuk meningatkan elektabilitas partainya.

Terlepas dari rencana di balik perpanjangan masa jabatan tersebut intinya konstitusi mengatakan bahwa masa jabatan Presiden adalah dua periode, negara wajib menjamin kelangsungan hidup rakyatnya serta memberikan kebebasan siapa pun untuk menyampaikan aspirasinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Dengan begitu tuntutan para demonstran sudah selayaknya ditunaikan oleh pemerintah.

Tidak ada yang salah dari demo mahasiswa, karena demo dan demokrasi merupakan paket yang tidak bisa di pisahkan. Dengan demikain apresiasi setinggi-tingginya untuk Polri dan Mahfud MD yang mempersilakan mahasiswa melakukan demo dengan catatan tetap menjaga ketertiban. Hal itu benar-benar bisa terwujud karena mahasiswa adalah motor pendorong demokrasi yang masih bisa dipengang janjinya. Namun, sayangnya ada beberapa insiden kerusuhan yang cukup membuat kita berpikir, mengapa harus ada kerusuhan dalam setiap demo? Jawabannya karena dalam setiap demonstrasi selalu ada penyusup dan kita sebagai masyarakat awam tidak bisa mengetahuinya dari mana datangnya.

Adanya penumpang gelap dari setiap aksi mulia tersebut sudah sejak lama disadari oleh para mahasiswa namun situasi di lapangan selalu berbeda. Tidak mungkin Korlap mengenali satu persatu masa aksi yang mengikuti demo dan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Polisi. Namun sayangnya Polisi sering kali hanya fokus pada jumlah mahasiswa yang akan melakukan aksi dan kemudian melakukan beberapa pelarangan serta penghalangan. Padahal sekali lagi mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasinya, setelah mereka ditemui dan tuntutannya didengarkan, maka mereka akan bubar dengan sendirinya.

Kita harus percaya bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dengan begitu harus percaya pula bahwa mereka mempunyai sopan santun dan etika dalam menyampaikan aspirasinya. Polisi sebaiknya fokus melakukan pengintaian, pelarangan, dan penghalangan pada penumpang gelap yang selalu mengacaukan aksi demonstrasi tersebut.

Semoga kedepannya dalam setiap aksi demonstrasi tidak ada lagi kerusuhan dan gas air mata. Pasalnya rakyat sudah cukup menderita dan hal itu akan benar-benar terwujud jika pemerintah serius bekerja untuk rakyat, selalu hadir untuk mendengarkan aspirasi rakyat, bukan malah kabur melihat bebek atau pergi ke luar kota. Kita sudah cukup dewasa, perlakukanlah masa aksi selayaknya orang dewasa pula. 

Ditulis Oleh Muchlas Abror. Saat ini mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di UMNU Kebumen. Hidup adalah proses belajar dan melalui tulisan yang berjudul Catatan Aksi 11 April 2022 penulis mencoba untuk merealisasikan proses belajarnya dalam memberikan kritik pada Aksi 11 April 2022.

Editor: Pemulung Rasa